Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Rahmad Handoyo mengatakan, lockdown atau karantina wilayah bisa menjadi pilihan terakhir pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Namun, ia mengatakan, sebelum menerapkan lockdown, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Langkah PSBB yang diperluas baru-baru ini pemerintah akan evaluasi seperti apa, kalau ternyata seperti itu masih penambahan tinggi, mengambil langkah lockdown pilihan terakhir karena dengan evaluasi itu kita bisa mengukur bagaimana keberhasilannya," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).
Rahmad menilai, peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi bukan tanpa dasar.
Ia mengatakan, persoalan dalam upaya menekan kasus Covid-19 adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Banyak menganggap hal itu sepele pandemi ini tidak ada takutnya seolah-olah tidak ada pandemi," ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmad menilai, dengan peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi, diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
"Presiden memberikan peringatan lockdown harus kita perhatikan bersama bahwa itu pilihan kita mau kita tertib protokol kesehatan untuk melindungi kita, atau kita ingin lockdown total," pungkasnya.
Secara terpisah, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, lockdown sangat memungkinkan diberlakukan pemerintah, jika itu menjadi pilihan agar dapat menyelamatkan rakyat.
"Sangat mungkin (lockdown) jika bisa menyelamatkan rakyat, kita jangan mengulang kelambanan kita saat pertama dulu virus masuk ke Indonesia," kata Mufida saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).
Mufida mengatakan, melihat perkembangan kasus harian Covid-19 yang semakin bertambah, sudah semestinya pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan yang lebih tegas.
Selain itu, ia meminta pemerintah meningkatkan pengetesan, pelacakan kontak, dan perawatan atau 3T (testing, tracing dan treatment).
"Serta penambahan Fasyankes, alkes dan obat-obatan," ujar Mufida. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung soal kemungkinan Indonesia lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik. Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).
Mula-mula, Jokowi meminta semua pihak untuk bekerja keras dan mati-matian dalam mengurangi dan menghentikan dampak pandemi.
Setelah itu, dia menyinggung perihal survei terakhir yang dilakukan pemerintah.
Survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun.
"Kaitannya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu turun.
Sebab itu saya minta Komite dan Satgas agar ini diberikan tekanan lagi kepada komunikasi publik yang baik lewat televisi," ujar Jokowi.
Jokowi meminta ada pernyataan pengingat dan penegasan bahwa pelaksanaan 3M itu sangat penting dan harus terus dilakukan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan saat ini sejumlah kota di mancanegara kembali meneraplan lockdown.
"Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama.
Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown)," ungkap Jokowi.
"Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," tegasnya.
