Panja DPR Pelototi Kinerja Ditjen Pajak

Pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak di akhir tahun. Tahun ini, penerimaan pajak maksimal cuma diperkirakan 95 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 885 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, khususnya dari segi penerimaan pajak. Menurut dia, tahun depan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Pajak akan memantau le­bih intensif sisi penerimaan pajak Indonesia.

“Panja akan menyoroti bagaimana penerimaan pajak kita supaya tidak selalu turun,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengimbau Ditjen Pajak memperbaiki kinerjanya guna mengembalikan kepercayaan pengusaha dan masyarakat. Ia meyakini, jika kepercayaan membayar membaik, maka penerimaan bersih negara diperkirakan mencapai Rp 1.500 triliun.

“Itu artinya APBN kita tidak perlu defisit. Kita tidak perlu menutup defisit dari utang luar negeri,” tandasnya.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, kegagalan pemerintah menariki pajak meru­pakan dampak dari kekecewaan pengusaha dan masyarakat yang masih menilai buruknya kinerja Ditjen Pajak. Hal tersebut sudah sejak lama terjadi, sayangnya belum ada pembenahan yang signifikan.

“Ini yang menyebabkan terganggunya kinerja pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Pemerintah harus melakukan pembenahan secara konsisten sehingga pengusaha atau masyarakat bisa percaya bahwa Ditjen Pajak sudah bersih dan berjalan baik,” kata Hendri.

Menurut dia, jika situasi seperti ini dibiarkan, akan menyebabkan terseok-seoknya target pene­rimaan pajak di beberapa tahun terakhir. Jadi tidak menutup kemungkinan pembangunan infra­struktur dan pertumbuhan ekonomi di masa depan akan terganggu. Jika penerimaan negara dari sektor pajak terus tidak mencapai target, bagaimana mungkin Indonesia akan mengalami pembangunan yang konkrit.

Hendri menjelaskan, selama ini pengelolaan dan pembangunan negara baru ditopang oleh 520.000 perusahaan dan 25 juta orang pribadi. Selebihnya adalah free rider yang menikmati hidup di negeri ini, tapi tidak mau membayar pajak. Belum lagi pengusaha besar yang enggan membayar pajak dengan berbagai alasan yang berpotensi membahayakan keuangan negara.

“Adanya tuduhan bahwa di Ditjen Pajak itu banyak korupsi perlu direspons dengan langkah konkret, bukan mengeluarkan ancaman. Kalau tidak bisa, bakal jadi bumerang bagi pemerintah. Makanya, membangun kepercayaan pengusaha dan masyarakat untuk membayar pajak merupakan kunci utama dari keberhasilan pemerintah menarik pajak,” ujar Hendri.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany memperkirakan, realisasi penerimaan pajak selama 2012 mak­simal cuma 95 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2012. Ia mengatakan, perkiraan realisasi penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2011 yang mencapai 97 persen dari target APBN 2011.