Berita Anggota Parlemen

Hadapi Ancaman Non Konvensional, TNI Wajib Siapkan Pula “Cyber Army”

guna menghadapi ancaman non konvensional, termasuk serangan di dunia cyber yang berpotensi mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jajaran TNI harus pula memiliki satuan khusus intelijen cyber army. Pembentukan cyber army ini merupakan bagian dari pembangunan pertahanan sistem komunikasi (siskom) dan sistem informasi (sisinfo) Kementerian Pertahanan.

Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, semua elemen bangsa tentunya harus mendukung rencana strategis (renstra) jangka pendek, menengah, dan panjang Kementerian Pertahanan dan TNI secara terpadu,” katanya menanggapi rencana Kemhan membentuk satuan khusus tentara siber.

Kemhan telah berencana membentuk cyber army dan setiap tahun akan dilakukan kompetisi cyber yang dikhususkan bertahan maupun menyerang. Cyber Army yang bakal dibentuk itu akan terdiri atas kalangan militer yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL hingga kalangan sipil.

“Serangan cyber yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa saat ini cukup terbuka lebar. Cyber Army akan terdiri dari militer nonmiliter dan dibentuk untuk menangkal serangan tersebut,” ucap Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Kemhan juga berencana membangun Pusat Pertahanan Siber (Cyber Defence) untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari kejahatan dunia maya. Pembangunan pertahanan cyber itu juga melibatkan tiga angkatan, yakni TNI AD, TNI AL, TNI AU. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya.

Menurut Tjahjo Kumolo, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tetangga tentunya harus mempunyai strategi pertahanan yang berlapis, khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan.

Syarat utamanya, adalah kekuatan komunikasi yang tangguh plus penempatan radar yang canggih tepat didukung penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prajurit yang andal.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu berpendapat bahwa program berkesinambungan Panglima TNI dan renstra jangka pendek, menengah, dan panjang Kementerian Pertahanan (Kemhan) harus terproses bertahap, berkelanjutan, dan pasti.

Indonesia, Tjahjo menyarankan, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas dan lautan atau pantai yang relatif kecil tetapi terpadu. “Negara yang memiliki daratan yang luas itu mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih,” kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI itu.

Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan opersi daerah rawan menjadi prioritas pertahanan TNI. Dalam hal ini mengamankan 22.330 buah patok di perbatasan dan penindakan pelanggaran wilayah pertahanan NKRI. Di satu sisi, TNI harus mengutamakan dalam mencermati kawasan Asia Timur dan Pasifik, tetapi di sisi lain pada tataran bilateral juga tetap menjadi prioritas.

Hal utama lain yang yang harus terus diperhatikan Kemhan dan pimpinan TNI, kata Tjahjo, adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI karena kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatn profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Selain itu, pekerjaan rumah TNI yang harus terus dilakukan adalah menuntaskan reformasi birokrasi TNI; mengembangkan trimatra terpadu; menuntaskan masalah penghapusan bisnis TNI; transparansi rekrumen personel dan pimpinan TNI; serta memberdayakan industri pertahanan dan persenjataan dalam negeri demi memperkuat postur TNI, khususnya di perbatasan.

Diposting 04-11-2013.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Tjahjo Kumolo

DPR-RI 2009 Jawa Tengah I
Partai: PDIP