DPR Minta Parlemen Tiongkok Beri Jaminan Investasi di Indonesia

DPR meminta Parlemen Tiongkok agar memberi perhatian dan jaminan investasi di Indonesia, dengan tidak diembel-embeli dengan keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tersebut.

Isu itu menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Asian Parliamentary Assembly (APA), di Jakarta, yang ditutup hari ini.

Menurut Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Charles Honoris, dirinya menjadi salah satu yang menyuarakan hal itu. Sebab dirinya sangat peduli terhadap pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat, yakni memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana.

Karena itu, dalam sidang APA, pihaknya dengan tegas meminta kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan, akan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.

"Kami secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata Charles, Kamis (20/8).

Dia menambahkan, BKSAP DPR juga mengapresiasi keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama berinvestasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun DPR menyampaikan harapan agar kerja sama Tiongkok dengan Indonesia, apapun bentuknya, harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan dengan aturan yang jelas pula.

Dia juga membeberkan, pihaknya mengapresiasi ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembangkan oleh pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang juga mengedepankan pembangunan kemaritiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga meminta parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, pihak Tiongkok berjanji akan membahasnya di dalam negeri, termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.