Komentari

Berita Anggota Parlemen

Kasus IM2, Ketua Komisi I Sayangkan Putusan MA

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, menyatakan pihaknya menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) mantan Dirut IM2, Indar Atmanto, terkait kerja sama IM2 dan Indosat.

"Putusan MA terhadap IM2 menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum dan perkembangan industri telekomunikasi," tegas Mahfudz, Kamis (5/11).

Alasan politikus PKS ini, pemerintah telah menjelaskan tidak adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam kerja sama penggunaan frekuensi 3G antara Indosat dan IM2. Soal kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sesuai aturan menjadi kewajiban Indosat.

"Ini berarti, ada perbedaan tafsir hukum antara pemerintah dengan lembaga yudikatif. Ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum," kata Mahfudz.

Selain itu, dia menilai putusan hukum atas kasus IM2 juga meresahkan kalangan industri telekomunikasi yang makin berkembang dan memungkinkan skema kerja sama antara pengelola infrastruktur dengan pengelola jasa bidang telekomunikasi.

"Kalau masih ada peluang hukum PK yang kedua kali, harus ada titik temu pandangan hukum antara pemerintah dan MA mengenai peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi," ujarnya.

Dilanjutkannya, kasus IM2 itu juga berdampak pada riskannya ide model multiplexing yang diusulkan pemerintah dalam RUU Penyiaran. Sebabnya, model multiplexing dalam digitalisasi penyiaran akan memunculkan skema pengelolaan infrastruktur frekuensi yang bisa dikerjasamakan penggunaannya dengan pihak pengelola jasa isi siaran.

"Pola kerja sama seperti itu mirip dengan yang dilakukan antara Indosat dan IM2. Nah, dengan kasus ini, kian mendesak UU Telekomunikasi direvisi. Supaya ada penegasan dalam aturan yang selama ini bisa multitafsir," tegas Mahfudz.

Diposting 06-11-2015.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Kamu mencari peraturan ?
148 ribu ++ peraturan
Temukan dalam 1 detik!

Dia dalam berita ini...

Mahfudz Siddiq

DPR-RI 2014
Jawa Barat VIII