Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan usaha kecil yang ada di Indonesia. Pasalnya usaha kecil telah berperan sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Usaha ini bersifat padat karya, mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata pertahun masih tinggi.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengevaluasi beberapa program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dia mempertanyakan realisasi program kerja yang kurang progresif, padahal jika usaha kecil dikelola dengan baik, mampu menghadapi kompetisi dengan usaha-usaha bermodal besar.
"Tentang program peningkatan kehidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, itu realisasinya baru sebesar 59,19 persen, sedangkan yang lainnya ada yang sampai 81 persen. Apakah kendala yang menyebabkan realisasinya baru terserap 59,19 persen," ujar Melani mempertanyakan, Rabu (23/11) sore.
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI di Ruang Sidang Komisi VI, Nusantara I. Selain tentang program peningkatan kehidupan usaha kecil, Melani juga mempertanyakan tentang pembentukan hak cipta UKM dan pembentukan kampung UKM digital.
"Pembentukan hak cipta UKM, apakah itu sudah terealisasi hingga 2016 ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan, Kementerian Koperasi berencana membuat Kampung UKM digital di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimanakah ini realisasinya," papar Melani.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana ini juga mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2016. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, realisasi anggaran sampai dengan 15 November 2016 adalah Rp.780.435.011.248,- atau sebesar 76,65 persen dari anggaran yang didapat.
