Ketua Panja Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk lebih komprehensif dalam menyiapkan Program DLP. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menristekdikti RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/11/16).
“Kami ingin Pemerintah menyiapkan lebih komprehensif terkait kesiapan penyelenggaraan Program DLP. Mulai dari penyiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),kurikulum, proses pembelajaran, standar kompetensi, sarana pembelajaran, serta pembiayaan dalam program DLP, ini perlu dipersiapkan sebagai bahan pendalaman dalam Panja Prodi DLP,” ungkap Ferdiansyah.
Lebih lanjut, politisi F-Golkar itu juga meminta pemerintah memberikan kejelasan prinsip secara tugas dan fungsi antara Dokter Umum dengan Dokter Layanan Primer, agar tidak menimbulkan polemik karena dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat.
“Kita belum mendapatkan perbedaan secara tugas dan fungsi antara Dokter Umum dan Dokter Layanan Primer. Kita ingin mengetahui apa yang didapatkan dengan adanya Program DLP ini dan bagaimana gelarnya, itu semuanya belum dirumuskan sehingga Rapat Kerja kali ini belum mengambil keputusan. Jangan sampai ada rakyat yang dirugikan, baik mahasiswa hingga masyarakat lainnya yang ingin mendapatkan layanan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, Ferdiansyah juga menyampaikan akan ada revisi Undang-Undang No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran jika RPP belum juga diselesaikan oleh Menristekdikti RI. “Makanya kita tunggu RPP itu kapan selesainya, kalau lebih dari tiga tahun maka lebih baik kita revisi Undang-Undangnya,” ungkapnya.
