Bertemu Wakil Ketua DPR Brazil, Fadli Zon Bahas Pendanaan Partai Politik

Indonesia sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Brazil dan sudah lama berdiri. GKSB Indonesia-Brazil merupakan wadah bagi parlemen kedua negara untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Brazil H.E. Mr. Waldir Maranho di ruang kerja Mr. Waldir di Gedung Parlemen Brazil. Dalam pertemuan ini Fadli didampingi Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dan Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto.

"Sehingga kedua negara bisa saling belajar untuk kemajuan masing-masing negara selain meningkatkan hubungan antara kedua masyarakat," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyampaikan kepada HE Waldir bahwa antara Parlemen Indonesia-Brazil sudah dibuat draff MoU untuk saling bekerjasama sejak 2013. Hanya tinggal menuggu waktu untuk ditandatangani oleh Ketua DPR Indonesia dan Ketua DPR Brazil.

"Kami harap, Ketua DPR Brazil dan juga Mr. Waldir dapat berkunjung ke Indonesia. Akan kami sambut dengan hangat, sekaligus kita tandatangani perjanjian kerjasama antara parlemen Indonesia dengan Brazil" kata Fadli Zon.

Selain itu, dalam diskusi yang berlangsung dengan hangat tersebut, Mr. Waldir juga menceritakan geliat politik di Brazil, termasuk sistem Pemilu dan pendanaan partai politik. Di Brazil, hampir sama dengan negara demokratis lainnya, partai politik mendapatkan pendanaan yang cukup dari negara.

"Ini merupakan langkah untuk menghindari korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Hampir 400 juta dollar US digelontorkan untuk membiayai pendanaan 30 partai politik di Brazil. Pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di legislatif," jelas Fadli Zon.

Adanya anggaran negara terhadap partai politik saat ini juga sedang menjadi pembahasan hangat di Indonesia dalam paket UU Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang di bahas di DPR. Melihat pengalaman berbagai negara lain, seperti Brazil, Meksiko dan juga beberapa negara demokratis lainnya, perlu adanya biaya yang cukup dari negara untuk partai politik.

"Hal ini juga untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik. Saat ini, di Indonesia, anggaran negara untuk partai politik dihargai Rp 108 per suara. Ini terlalu kecil, sehingga mengakibatkan banyak penyimpangan anggaran yang dilakukan kader partai politik karena dana kegiatan partai yang kurang," ujar Fadli Zon.

"Kami sedang kaji agar anggaran dinaikan menjadi Rp. 5.000 per suara. Kenaikan anggaran juga akan disertai transparansi yang jelas serta sistem pelaporan yang akuntabel, sehingga ke depan partai politik punya cukup pemasukan untuk membiaya berbagai kegiatan. Ini juga bisa mengurangi potensi korupsi," jelas Fadli Zon.

Fadli Zon menyampaikan harapannya agar politik dan ekonomi Brazil bisa segera pulih dan membaik.

Usai pertemuan, delegasi diperkenalkan dalam rapat pleno paripurna parlemen yang sedang membuat keputusan tentang budget. Sementara di luar gedung parlemen ribuan demonstran menyampaikan aspirasi tentang politik nasional Brazil.