Kepada Serambi, Rabu (19/4) petang, Hasan Basri yang dikonfirmasi lewat telepon selulernya, menyalahkan Pemkab Pijay yang dinilainya tidak berhasil melobi dana untuk rehab rekons pascagempa Pijay. “Sudah empat bulan bencana Pijay berlalu, namun belum ada tanda-tanda akan dilakukan pembangunan rehab-rekon,” ujarnya.
Beberapa bulan lalu, sejumlah anggota dewan juga sudah berkonsultasi ke kementerian terkait di Jakarta menyangkut persoalan ini. Tapi karena dinilai terlalu lamban, ia selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pijay pun berencana berkonsultasi kembali ke Sekretariat Negara, Mendagri, dan BNPB, untuk menanyakan tindak lanjut hibah dana rehab-rekon untuk Pijay ini. “Kami menilai Pemkab Pijay lemah dalam melobi pemerintah pusat agar segera mengeluarkan Keppres terkait hibah dana rehab-rekons ini,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses penyaluran dana rehab-rekons itu, ia juga berencana menjumpai anggota DPD dan DPR RI asal Aceh utnuk mendesak Presiden Jokowi segera merealisasikan dana tersebut. “Yang sangat menyedihkan, staf Sekwan mengatakan tidak ada anggaran untuk biaya perjalanan dinas berkonsultasi, sehingga saya pun mengamuk,” ujarnya.
