Fraksi PKS telah mengambil sikap tegas menolak pengguliran hak angket terhadap KPK. PKS menyebut angket itu dapat mengganggu kerja KPK.
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah melakukan kajian secara mendalam. Hak angket dapat berdampak langsung terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK.
"Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," ujar Jazuli dalam keterangannya, Jumat (29/4/2017).
Meski demikian, dia setuju hak angket merupakan hak individu anggota yang telah diatur. Namun, jika ada yang tak puas dengan KPK, lebih baik diselesaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK.
"Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri. Agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power," jelasnya.
Pagi ini, anggota dewan akan menggelar rapat paripurna penutup masa sidang ke-IV sekaligus membahas usulan angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Sebelum PKS, fraksi yang tegas menolak angket adalah Demokrat, Gerindra, dan PKB.
Fraksi lain seperti PAN, PPP, PDIP, dan Golkar menyerahkan sepenuhnya soal angket kepada masing anggota, NasDem masih pikir-pikir. Hanya Hanura yang mendukung pengguliran angket dengan catatan harus dilakukan secara objektif.
