PDI Perjuangan baru saja menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tertutup selama dua hari di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Selatan, Bali. Rapat yang dimulai bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu tersebut hanya bisa dimasuki oleh kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Setelah melakukan pembahasan panjang, akhirnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sedikit bocoran terkait rapat tersebut. Selain mempertegas dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, mereka juga memastikan akan terus berupaya menjaga keutuhan NKRI.
"Kita tekankan untuk berkomitmen bahwa PDIP sebagai partai rumah kebangsaan Indonesia yang betul-betul punya komitmen menjaga Pancasila, konstitusi kita, NKRI dan Bhinneka. Seluruh komitmen itu dijabarkan di dalam seluruh keputusan partai dan tertuang dalam rakernas tadi. Kita juga punya komitmen yang kuat untuk mendukung Bapak Jokowi-JK," katanya di Denpasar Selatan, Bali, Minggu (21/5).
Setelah kalah di banyak daerah kala Pilkada serentak 2017, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini melakukan evaluasi besar-besaran. Bahkan rekomendasi untuk langkah strategis partai telah terprogram dengan sistemik untuk menghadapi Pilkada serentak 2018.
"Untuk Pilkada dan Pilgub, semuanya dibahas detil. Sekali lagi, mohon maaf. Ya itu hanya untuk konsumsi internal, termasuk untuk Jateng, Jabar dan Jatim juga Bali. Kita perkuatkan di sini, termasuk untuk Jateng dan Bali, kita belum bisa sampaikan sekarang karena masih dibahas lebih detil secara internal," ujarnya.
Selain itu, Hasto juga sempat menyampaikan permohonan maafnya karena Rakernas kali ini tidak dilakukan secara terbuka. "Sebelumnya saya minta maaf pada rekan-rekan, di mana seluruh rangkaian acara rapat kerja nasional yang kedua yang dimulai bertepatan dengan hari kebangkitan nasional dilaksanakan secara tertutup. Itu karena memang ini bagian dari konsolidasi dan bagaimana partai merancang evaluasi program-program partai ke depan," tuturnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan mengalami kekalahan mengejutkan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ahok- Djarot kalah lebih dari 800 ribu suara dari pasangan Anies-Sandi.
Evaluasi tengah dilakukan PDIP. PDIP sudah tentu, tak mau lagi kembali menelan kekalahan berikutnya. Sudah dua provinsi setidaknya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri alami kekalahan menyakitkan, sebab incumbent yang kehilangan kuasa. Tak cuma di DKI, di Banten juga pasangan Rano Karno dan Embay kalah melawan Wahidin Halim dan Andhika.
Kini PDIP tengah bersiap menyasar kemenangan di Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur pada 2018. Dua pemilihan di wilayah ini bukan mempertahankan kekuasaan, tapi merebut dari tangan PKS di Jawa Barat dan Partai Demokrat di Jawa Timur.
Mulai dari Jawa Barat, sudah beredar sejumlah nama calon gubernur di tanah pasundan ini. Misalnya saja, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Wagub Jabar Dedy Mizwar, Mantan Wagub Jabar Dede Yusuf, Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa instruksi untuk melakukan penjaringan sudah dikeluarkan sejak pekan lalu. Kini proses penjaringan tengah dilaksanakan. Selain Ridwan Kamil, ada beberapa nama lain dalam masa penjaringan ini.
"Terjaring dong (Ridwan Kamil). Penjaringan ada tokoh-tokoh di Jawa Barat yang bagus-bagus pasti masuk," kata Hendrawan di Jakarta, Jumat (21/4).
Di Jawa Barat, PDIP tak pernah sekalipun berkuasa. Calon-calon terbaiknya selalu kalah. Agum Gumelar misalnya, kalah oleh calon Golkar yakni Dany Setiawan. Kemudian ada Rieke Diah Pitaloka bersama Teten Masduki, juga kalah oleh calon petahana Ahmad Heryawan dari PKS.
Selain Ridwan Kamil, PDIP juga memiliki cukup banyak calon, salah satunya Deddy Mizwar. Dia mengakui bahwa PDIP tidak mengalami kekurangan calon.
"Loh, banyak toh yang sudah mencalonkan? Deddy Mizwar kemudian Bupati Purwakarta, Walikota Bekasi, Nurul Arifin, kalau perempuan. Dessy Ratnasari. Kalo internal ada TB Hasanuddin. Banyak. Kita nggak kekurangan," tegas Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.
Di Jawa Timur, sejumlah nama juga sudah beredar digadang untuk menjadi penguasa. Seperti, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wagub Jatim Saefullah Yusuf alias Gus Ipul.
Jawa Timur, sejumlah nama beken dari kader PDIP memang tampak mentereng. Namun sejarah mencatat, di sini, PDIP juga belum pernah merasakan kekuasaan. Selama 10 tahun belakangan, Jawa Timur dikuasai Soekarwo dari Partai Demokrat.
Hendrawan sesumbar jika di Jawa Timur banyak kader PDIP yang bisa diandalkan. Khofifah, kata dia, juga masuk radar untuk dijadikan cagub Jatim pada 2018 nanti.
"Kader PDIP begitu buanyak. Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, eks Walikota Batu, Bambang DH, banyak anggota DPR RI," kata Hendrawan.
Baru NasDem saja yang telah mendeklarasikan diri mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat. Saat ini, Ridwan pun terus bermanuver mencari dukungan demi mendapatkan tiket berkuasa di gedung sate.
Sementara di Jawa Timur, partai-partai masih bungkam, termasuk para calonnya. Risma misalnya, dia memilih fokus membenahi Surabaya. Begitu juga Khofifah yang ingin kerja sebagai menteri sosial membantu Presiden Joko Widodo.
