Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunggu pertemuan dengan Polri dan KPK terkait wacana pembekuan anggaran dua institusi tersebut. Wacana tersebut disampaikan anggota Pansus Angket KPK, Misbakhun menyikapi pernyataan Kapolri dan KPK yang tak mau menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat di DPR.
"Ya kami melihatnya bukan pada pernyataan Pak Misbakhunnya, tetapi pada pertimbangan mafsadah (kerugian) dan maslahatnya (keuntungannya) saja soal isu itu dan soal itu baru pas kami evaluasi setelah komunikasi-komunikasi dengan pimpinan Polri dan KPK berjalan lagi setelah lebaran," kata Sekjen PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Rabu (21/6/2017).
Arsul mengatakan pihaknya menghormati hak Misbakhun sebagai anggota DPR untuk mewacanakan seperti itu. Ia melihat pernyataan itu sebagai ungkapan kekecewaab terhadap Kapolri yang tanpa melihat risalah pembahasan UU MD3.
Kaporli juga dinilai tidak melihat pendapat Polri pada saat UU MD3 tersebut dibahas yang melontarkan pendapat soal Pasal 205 UU tentang mengatur jemput paksa seseorang yang dipanggil ke Pansus DPR tidak datang.
"Namun, secara resmi belum ada rapat yang membicarakan hal tersebut baik di Pansus atau Komisi III yang menjadi mitra Polri atau KPK," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Arsul menuturkan PPP ingi menyikapi hal-hal yang terkait dengan Pansus Angket KPK secara proporsional dan rasional. Apalagi, wacana itu belum secara resmi dibahas dalam rapat Pansus Angket KPK.
"Apalagi kan Kapolri sudah menyampaikan bhw akan mengirim Wakapolri dan Tim untuk mendiskusikannya. Demikian juga dengan Pimpinan KPK ada semangat mencari jalan keluar yang baik," kata Arsul.
