Setelah datang ke kantor BPK, Pansus Hak Angket KPK hari ini (6/7) dijadwalkan berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung dan Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur.
Izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mereka kantongi. Panitia khusus itu berencana mengumpulkan para napi koruptor dalam satu ruangan.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo menyatakan, kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu akan dibagi dua rombongan.
Rombongan ke Lapas Sukamiskin dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa dan rombong ke Lapas Pondok Bambu diketuai Risa Mariska.
Persiapan kunjungan sudah matang. ’’Kami baru selesai rapat,’’ katanya kemarin. Mereka akan berangkat sekitar pukul 07.00 pagi ini.
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, pansus akan bertemu langsung dengan para napi. Rencananya, lanjut dia, semua napi koruptor dikumpulkan di satu ruangan.
Mereka bisa menyampaikan berbagai keluhan dan laporan terkait dengan kasus yang mereka alami. ’’Kami akan mendengar dari mereka,’’ papar legislator asal Surabaya itu.
Jika tidak bisa mengumpulkan semua, pansus akan mengumpulkan sebagian. Dia meminta para napi tidak takut menyampaikan keluhan dan laporan.
Pihaknya akan mendalami apakah ada pelanggaran selama penanganan kasus itu. Menurut Dossy, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara hukum.
Mantan Sekjen DPP Partai Hanura itu menegaskan, selama ini ada beberapa laporan dan keluhan terkait dengan perkara yang ditangani KPK.
Persoalan itulah yang akan didalami dan menjadi bahan dalam rapat pansus. Dia juga berharap pansus mendapat banyak masukan dari para napi koruptor di Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu.
Risa Mariska menambahkan, kunjungan pansus tidak berkaitan dengan satu dua kasus saja. Juga, tidak ada titipan dari pihak mana pun.
Pihaknya ingin mengetahui semua kondisi napi koruptor beserta kasus yang mereka alami. ’’Kami akan fokus terhadap SOP pemeriksaan yang dilakukan KPK,’’ ungkap wakil ketua Pansus Angket KPK itu.
Terkait dengan pihak yang mempersoalkan kunjungan pansus ke lapas dan tidak memanggil pakar hukum lebih dulu, politikus PDIP tersebut mengungkapkan, hal itu merupakan persoalan teknis. Pihaknya berusaha menyesuaikan jadwal dengan para pakar yang akan dipanggil.
’’Setelah Lebaran mereka masih punya kegiatan halalbihalal. Kami kan tidak mungkin memaksa,’’ ujarnya.
