Berdasarkan data indikator makro ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Komisi XI DPR RI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk bersama-sama memikirkan pembangunan infrastruktur Mentawai.
"Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya," ungkap Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI Marwan Cik Asan saat pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di Kantor BI Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/8/2017).
Politisi dari Fraksi Demokrat ini menyatakan, bahwa kunci dari pembangunan adalah infrastruktur jalan. "Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan," katanya.
Bank Indonesia sebuah lembaga negara, lanjutnya, memiliki resources yang cukup besar baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia. "Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai," ungkap Marwan.
Menanggapi hal tersebut di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai telah dilaporkan ke pemerintah pusat. "Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," katanya.
Pernyataan Nasrul Abit tersebut, langsung dijawab oleh Marwan, bahwa komitmen DPR sebagai wakil rakyat mewakili rakyat seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Mentawai. "Kami akan memperjuangkan ini agar segera terealisasi", tutup Marwan.
