Pemerintah telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya.
DPR RI mendorong berbagai program pemerintah di tahun mendatang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengatakan program yang sifatnya padat karya dan berbagai program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan harus didukung penuh.
Termasuk aspek pembangunan manusia dan program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.
“Dorongan spirit dari DPR RI itu pada prinsipnya mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Legislator F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah terkait penyaluran Dana Desa. Pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya.
Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa.
Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal ini menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.
“Aspek pelaksanaan Dana Desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala Dana Desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” imbuh Taufik.
Taufik menambahkan, situasi global pada tahun mendatang diperkirakan belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.
“Minggu lalu, pada prinsipnya pemandangan umum Fraksi-fraksi DPR RI mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Selain itu, masih kata Taufik, hasil penerimaan pajak pun cukup menjadi sorotan beberapa fraksi. Taufik mengingatkan, penarikan pajak dari wajib pajak harus betul-betul adil dan proporsional.
Pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Optimalisasi penerimaan pajak pun diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jawabannya memastikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan.
Belanja negara di RAPBN 2018 yang mencapai Rp 2.204 triliun adalah untuk pembangunan nasional dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan perlindungan sosial.
Terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat menghargai pandangan beberapa ftaksi mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang diperkirakan mencapai 5,4 persen.
Pemerintah sepakat bahwa bahwa tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah mudah, dengan situasi geopolitik keamanan dan perekonomian global yang masih tidak menentu.
“Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan kesenjangan dapat dikurangi,” imbuh Menkeu.
