Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Pilkada Melalui DPRD Layak Dipertimbangan

LONGGARNYA pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan otonomi daerah, berimbas pada maraknya OTT yang dilakukan KPK.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyoroti hal tersebut. Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukan korupsi sudah pada tingkat yang akut.

Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin serius. "Tapi di sisi lain menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah akut. Hal ini terjadi karena longgarnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat akibat dari pelaksanaan otonomi daerah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/9).

Dengan desentralisasi, lanjut Ahmad, para kepala daerah memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur teritorialnya. Sehingga, yang dilakukan oleh pemerintah hanya pengawasan prosedural.

"Begitupun dengan parpol tidak bsa melakukan kontrol penuh. Sebab sejak dilantik para kepala daerah memiliki otonomi kebijakan yang juga sulit dipantau," ujar Awiek, sapaan Ahmad Baidowi.

Ahmad tak menampik salah satu penyebab tingginya kasus korupsi adalah akibat biaya politik cukup tinggi dalam kontestasi pilkada. Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fund rising dengan berbagai cara meskipun menabrak ketentuan hukum.

"Karena itu, ke depan pola pengawasan dan pembinaan kepala daerah harus dibenahi. Selain itu, perlu dipikirkan kembali model pilkada yang murah, sehingga tidak menjadi beban logistik bagi calon. Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudarat pilkada langsung lebih besar. Toh sila keempat dari Pancasila secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan," pungkasnya. (OL-4)

Diposting 25-09-2017.

Dia dalam berita ini...

Achmad Baidowi

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Timur XI