Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tebo Jambi menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Jambi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo memimpin langsung Tim Kunker Komisi V DPR meninjau jembatan batang bungo dan batang tebo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, selain kondisi jembatan yang sudah tua, kondisi jalanya pun berlobang.
Jembatan Batang Bungo merupakan akses utama jalur perlintasan yang menghubungkan tiga provinsi yakni Jambi, Sumatera Barat dan Riau. Jembatan tersebut perlu adanya rekonstruksi dikarenakan umurnya sudah tua dan sudah selayaknya diganti.
Jembatan Batang Bungo dan Batang Tebo rencanya akan dibangun tahun 2018, kunjungan Komisi V DPR ke lokasi jembatan tersebut untuk memastikan Jembatan Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo akan segera dibangun, Senin (30/10/2017).
Anggota Komisi V DPR RI Saniatul Lativa mengusulkan agar pembangunan jembatan menjadi skala prioritas, karena Jambi merupakan daerah yang memiliki banyak sungai dan memerlukan jembatan sebagai penghubung.
"Harus ada singkronisasi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, agar pembangunan infrastruktut jembatan di Jambi mendapatkan skala prioritas dan bantuan anggaran yang cukup," ungkapnya.
Lebih lanjut Lativa menyampaikan bahwa biaya pembangunan jembatan lebih mahal dibandingkan dengan membangun jalan, oleh karenanya perlu dukungan dari pusat dan daerah.
"Sampai saat ini yang baru mendapat kucuran dana yakni Jembatan Batang Bungo, yakni sekitar Rp 30 miliar, sedangkan Jembatan Batang Tebo yang juga harus di upgrade kondisi jembatanya belum mendapat kucuran anggaran," ungkap Lativa.
Pada APBN 2018, Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tebo mendapat kucuran anggaran, namun Lativa tidak merinci berapa besaran yang diterima kedua kabupaten tersebut, karena rinciannya dibahas di Satuan Tiga Kementerian.
Politisi Partai Golkar ini berjanji akan terus mengawalnya dan akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Jambi agar mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
