Komentari

Berita Anggota Parlemen

Alasan Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK Dianggap Mengada-ada

sumber berita , 14 Nov 2017

Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto kembali mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi Anang Sugiana Sugihardjo (ASS) di KPK, Senin (13/11/2017).

SN melalui surat yang disampaikan kepada KPK, menjelaskan tidak datang karena lembaga antirasuah itu tidak melampirkan surat izin dari Presiden.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan alasan tersebut mengada-ada. Pasalnya, Novanto pernah memenuhi panggilan KPK tanpa perlu adanya surat izin presiden.

"Iya itu mengada-ada. Lihat saja dulu, dia kan datang juga tanpa perlu surat izin presiden. Kenapa sekarang harus minta surat izin?" ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Setidaknya, sebanyak 10 kali pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto baik sebagai saksi maupun tersangka. Hanya saja, Novanto menghadiri satu kali pemeriksaan.

Setelah itu, berbagai macam alasan dipakai oleh ketua umum Golkar itu tidak hadir memenuhi panggilan.

Dari alasan sakit, izin menghadiri kegiatan lain, hingga mengharuskan KPK mendapatkan izin dari presiden.

Upaya pemanggilan paksa, kata Laode, akan diterapkan apabila dalam keadaan terpaksa untuk memanggil Novanto.

Namun begitu, dia masih meyakini yang bersangkutan tetap kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK.

"Saya masih meyakini beliau akan tetap hadir jika nanti dipanggil lagi," jelasnya.

Sementara itu, Novanto dalam suratnya, menyampaikan tujuh poin terkait alasannya tidak hadir memenuhi undangan KPK.

Beberapa di antaranya adalah menghadiri HUT Golkar di NTT, penjelasan mengenai hak imunitas anggota DPR dan meminta surat izin dari presiden.

Surat izin presiden yang dimaksud berdasar pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 245 (1) menyebutkan;

"Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan."

Sementara berdasarkan putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 yang menguji pasal 245 ayat (1) dalam putusannya menyatakan bahwa frasa "Persetujuan tertulis dari MKD" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari Presiden."

Kemudian terhadap Pasal 224 ayat (5) yang berbunyi pemanggilan dan permintaan keterangam kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD .

Berdasarkan Putusan No. 76/PUU-XII/2014, terhadap frasa "Persetujuan Tertulis dari MKD" dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dari presiden."

Namun begitu, pada Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Dipanggil Rabu

Juru Bicara KPK, Febridiansyah menjelaskan Setya Novanto akan dipanggil kembali oleh pihaknya sebagai tersangka pada kasus E-KTP, Rabu (15/11/2017) mendatang. K

Surat pemanggilan terhadap Novanto sudah dilayangkan Senin siang.

"Hari ini surat pemanggilan sudah dikirim untuk pemanggilan Rabu minggu ini sebagai tersangka," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta.

Dia enggan berspekulasi mengenai kehadiran dan alasan Setya Novanto nantinya. Hanya saja, pihak KPK berharap pria kelahiran 12 November itu dapat memenuhi panggilan.

Alasannya, saat pemanggilan itu lah, Novanto diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan hal-hal lain yang ingin dibicarakan.

Selain itu, pemenuhan panggilan juga diwajibkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Itu kan sifatnya wajib untuk memenuhi panggilan penyidik. Kami tidak tahu nantinya datang atau tidak. Kami enggan berspekulasi apa yang akan terjadi esok," ucapnya.

Sementara untuk penahanan, Febri mengatakan hingga saat ini pihaknya belum ada keperluan untuk menahan yang bersangkutan. KPK, lanjut dia, masih fokus untuk pemeriksaan.

"Belum, belum ada penahanan. Kami masih fokus pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi," ujar dia.

Diposting 14 November 2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar. Silahkan Login/Register dulu sebagai user konstituen.

Kamu mencari peraturan ?
123 ribu ++ peraturan
Temukan dalam 1 detik!

Dia dalam berita ini...

Setya Novanto

DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur II