Komentari

Berita Anggota Parlemen

Zulkifli Hasan: Anggota DPR Lain Diperiksa KPK Tanpa Izin Presiden

sumber berita , 14 Nov 2017

Ketua MPR Zulkifli Hasan enggan berkomentar banyak soal alasan Ketua DPR Setya Novanto yang tak memenuhi panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Novanto kembali tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan yang sama, yakni harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Zulkifli menyampaikan, beberapa anggota DPR lain pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Namun, mereka tetap memenuhi panggilan tanpa ada izin Presiden.

"Beberapa teman diperiksa saksi DPR oleh KPK waktu itu juga tidak ada izin," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Namun, Zulkifli menolak berkomentar lebih lanjut. Ia meminta semua pihak mengikuti proses hukum yang berlaku dan memastikan proses hukum tersebut berjalan adil terhadap siapa pun.

"Pokoknya proses hukum saja," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi e-KTP setelah memenangi gugatan praperadilan.

Pada Senin (13/11/2017), ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka AAS. Namun, ia tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut.

Novanto kembali beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya tidak harus mengantongi izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto.

Menurut Syarif, aturan terkait hal ini sudah jelas dan tak perlu diperdebatkan.

"Tidak (perlu izin Presiden) sama sekali, kok, tidak harus izin. Baca saja aturannya, kan, sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden," kata Laode di Gedung KPK, Senin (13/11/2017).

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Laode mengatakan, alasan Novanto yang enggan menghadiri pemeriksaan karena KPK tak mengantongi izin Presiden mengada-ada.

Apalagi, sebelumnya Novanto juga pernah menghadiri panggilan pemeriksaan meski KPK tak mengantongi izin Presiden.

"Beliau, kan, pernah hadir beberapa kali dipanggil. Saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden, kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden. Ini suatu yang mengada-ada," katanya.

Diposting 14 November 2017.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar. Silahkan Login/Register dulu sebagai user konstituen.

Kamu mencari peraturan ?
123 ribu ++ peraturan
Temukan dalam 1 detik!

Mereka dalam berita ini...

Zulkifli Hasan

DPR-RI 2014
Lampung I

Setya Novanto

DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur II