Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR. Blue print memuat agenda strategis reformasi DPR tahun 2014 – 2019 yang mencakup penguatan sistem kedewanan, sistem pendukung, dan kemandirian kelembagaan.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, bagian penting dari penguatan DPR adalah penataan kawasan parlemen yang mencakup pembangunan alun-alun demokrasi DPR, museum, perpustakaan, ruang kerja, dan poliklinik yang anggarannya telah disetujui dalam DIPA DPR tahun 2018.
“Sehingga diharapkan peletakan batu pertama pembangunan kawasan parlemen dapat dilaksanakan pada awal tahun 2018 dan pembangunannya selesai sebelum keanggotaan DPR periode 2014 – 2019 mengakhiri masa baktinya,” kata Fahri saat membacakan pidato Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan II tahun sidang 2017 – 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Selanjutnya, masih kata Fahri, penataan kelembagaan DPR dimulai dari melakukan perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tim Implementasi DPR telah menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.
Perubahan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR yang didukung oleh adanya pengaturan khusus mengenai anggaran menuju kemandirian DPR dan sistem pendukung yang semakin kuat.
“Dengan upaya ini, diharapkan kinerja DPR semakin mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Bagian penting dari penataan kawasan parlemen adalah penguatan pengamanan di lingkungan parlemen. Oleh karena itu, telah dilakukan penyiapan nota kesepahaman antara Polri dan DPR,” imbuh Fahri.
