Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Arif Wibowo Ajak Bawaslu Atasi Kebangkitan Politik Uang dan Isu SARA

Jelang Pilkada Serentak 2018 ini semua pihak mengharapkan hadirnya demokrasi yang berkualitas. Politik uang yang masih terjadi mengakibatkan pada pelaku koruptif saat mendapat jabatan. Selain itu, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi, dimana politik identitas yang hanya melihat aspek suku ras dan agama (SARA), sehingga mengabaikan ide pembangunan kota, dan hanya menimbulkan konflik sosial. Dalam Pilkada semestinya yang diadu adalah konsep, gagasan, program, yang dimiliki figur Calon Kepala Daerah.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai tombak penegak hukum Pemilu mampu mengatasi kebangkitan politik uang dan isu SARA. Semua pihak bisa memahami bahwa Pilkada damai dan berkualitas adalah Pilkada yang anti politik SARA dan anti politik uang.  

“Kita berharap semuanya untuk concern mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik uang dan bangkitnya politik SARA, terutama untuk Bawaslu. Tentunya dengan mengajak seluruh pimpinan parpol dengan duduk bersama, yang intinya sama-sama berkomitmen untuk tidak berbasis pada politik SARA dan politik uang,” papar Arif saat rapat gabungan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri, Bawaslu, KPU, Polri dan KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, Bawaslu harus benar-benar menjalankan tugasnya untuk mengawasi Pilkada Serentak yang akan digelar pada Juni mendatang. Dan pemilu, seyogyanya terselenggara dengan mekanisme pemilihan oleh publik untuk memilih pejabat publik dengan melihat aspek visi dan misi program, untuk menjawab persoalan-persoalan publik.

“Kalau tidak efektif, saya rasa memang Bawaslu perlu dibubarkan. Karena, Bawaslu adalah garda terdepan sebagai pimpinan Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) menyangkut sanksi administrasi maupun pidana dalam kepemiluan kita. Kekuasaan Bawaslu kan sudah maju, maka gunakan ini lebih efektif,” ujar Arief.

Langkah preventif sedini mungkin untuk mengatasi politik SARA perlu dikerjakan. Menurut Arief, bangkitnya politik SARA perlu diantisipasi dengan serius. Sebab, masalah SARA dapat memantik konflik sosial, karena menyangkut isu yang sangat fundamental. 

“Saya kira dua hal itu yang menjadi concern PDI-Perjuangan, terutama dalam hal praktik dan implementasinya. Ini bisa memantik masalah yang tidak akan selesai dan buruk dalam proses Pemilu kita,” tutur politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Selain itu, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari atas ideal, tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam pemilu atau pilkada. Masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah sehingga terbuka dengan politik uang. 

Diposting 15-01-2018.

Dia dalam berita ini...

Arif Wibowo

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Timur IV