Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai langkah pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand menimbulkan banyak kejanggalan.
“Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Namun buat saya langkah pemerintah ini menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda Tanya,” ujar Edhy.
Dijelaskannya, kejanggalan tersebut dikarenakan kondisi pangan kita yang terbilang stabil. Pasalnya, Menteri Pertanian pernah mengatakan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Sehingga menurut Edhy, kebijakan Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri.
“Saat musim kemarau beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak melakukan impor beras. Namun kenapa di saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?,” tanyanya.
Pada tahun 2015, lanjut Edhy, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. Dengan demikian menurutnya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras.
Tidak hanya itu, kejanggalan lain juga terlihat dari penunjukan BUMN lain untuk persoalan impor kali ini. Selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi impor kali ini pemerintah malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.
“Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain dibalik semua ini?,” tandas politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.
Edhy juga mengingatkan janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan swasembada pangan. Ketika itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa "Lahan sawah begitu luas, kok beras masih impor?". Namun sudah tiga tahun lebih pemerintahan ini berlangsung, namun wacana dan janji politik itu tidak kunjung terbukti. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya.
“Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan, demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Edhy.
