Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Bapel Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 BPK RI yang belum tuntas sebelum pemeriksaan berikutnya dilaksanakan.
Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, Basarnas, Bapel-BPWS dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 dan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Semester 2 Tahun 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK, bukan jaminan bahwa tidak ada penyimpangan di dalamnya. Sebab, sampel data yang dianalisis hanya sebagian bukan keseluruhannya.
“Saya bangga akan apa yang mitra kita sudah kerjakan, tetapi jangan lupa pengendalian intern harus terus dilakukan dan saya sangat berharap temuan yang didapatkan pada 2017 tidak terulang dipemeriksaan yang akan datang,” ungkap Hamka.
Diketahui, dari hasil pemeriksaan dan monitoring BPK, masih tersisa dua rekomendasi dengan tindaklanjut belum sesuai dan dalam proses penyelesaian oleh BMKG.
