Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Pemerintah Diminta Koordinasi Pada Pelaksanaan PSN

sumber berita , 30-01-2018

Pemerintah melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna menugaskan PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam kegiatan uji kelayakan, jasa survey dan kosultan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek ketahanan dan pengamanan negara.

Ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama BUMN, diantaranya PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia, PT Bahana PUI , PT Kliring Berjangka Indonesia, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Selanjutnya, pihaknya juga meminta Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar PT Biro Klasifikasi Indonesia mendapat pengakuan intenasional dengan memberikan pelimpahan kewenangan statutori dari Kementerian Perhubungan.

“Kami mau mereka diberi pelimpahan kewenangan kegiatan yang meliputi pemeriksaan dokumen, inspeksi, survei, audit dan sertifikasi yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan laut, kesejahteraan pelaut, pelaksanaan audit sistem manajeman keselamatan maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan,” ungkapnya.

Dijelaskan Bowo, pihaknya sengaja mengundang Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI serta para Direktur Utama BUMN guna mengetahui dukngan dan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan tersebut.

“Setelah melakukan RDP, kami baru tahu ternyata mereka baru mendapat market sekitar 30 persen dari pekerjaan itu. Masalah impor beras atau gula meraka belum dilibatkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, harapan kami ke depan, kebijakan pemeritah yang berkaitan dengan survei barang impor dilakukan oleh perusahaan BUMN,” tutupnya. 

Diposting 31-01-2018.

Dia dalam berita ini...

Bowo Sidik Pangarso

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah II