Komentari

Berita Anggota Parlemen

PPP dan NasDem Walk Out Saat Paripurna ‎Pengesahan UU MD3

Rapat Paripurna telah mengesahakan RUU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) menjadi undang undang, Senin (12/2/2018).

8 dari 10 fraksi yang hadir dalam paripurna menyetujui pengesahan tersebut.

Sementara itu dua fraksi lainnya yakni NasDem dan PPP menolak pengesahan UU MD3 dan memilih walk out sebelum pimpinan sidang Fadli Zon mengesahkannya.

Fraksi Partai Nasdem menilai revisi Undang-undang MD3 masih perlu dibahas sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Terkait dengan revisi Undang-undang MD3 dengan hormat kami minta pemerintah dan fraksi-fraksi DPR untuk menunda pengesahannya,” ujar Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate dalam sidang .

Menurutnya dalam revisi UU MD3 yang disahkan terlalu banyak unsur pragmatismenya.

Terlalu banyak kepentingan kelompok untuk mengisi kursi kekuasaan.

‎“Terlalu banyak hanya untuk kepentingan kelompok untuk mengisi jabatan portopolio parlemen,” katanya.

Sementara itu anggota Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya meminta penundaan pengesahan UU MD3 karena sejumlah pasal yang masih harus dibahas.

"Pengisian ketua MPR tambahan, melanggar hak konstitusinal DPD karena kita ketahui di MPR tidak hanya fraksi fraksi yang ada di DPR tapi juga DPD.

Pasal 427a poin c rumusannya melanggar dan bertentangan dengan putusan MK/PUU/7/2009," katanya.

‎Selain itu menurutnya dalam pasal penambahan pimpinan MPR 'ditetapkan' harus dimaknai 'dipilih' bukan 'diberikan'.

"Apalagi diberikan, ditetapkan saja ada penjelasannya. Ada beberapa concern dalam RUU MD3. PPP setuju UU ini menguatkan dewan tapi kami minta rumusannya tepat dan hati hati. Oleh karena itu kami meminta penundaan dalam pembahasan tingkat 2 ini," katanya.

Diposting 13-02-2018.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Kamu mencari peraturan ?
157 ribu ++ peraturan
Temukan dalam 1 detik!

Mereka dalam berita ini...

Fadli Zon

DPR-RI 2014
Jawa Barat V

Arsul Sani

DPR-RI 2014
Jawa Tengah X

Johnny G.Plate

DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur I