Komentari

Berita Anggota Parlemen

Baleg Sampaikan 14 Poin Revisi UU MD3

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas melaporkan kinerja Baleg dalam proses pembahasan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Supratman menyampaikan, ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua Undang-Undang MD3 itu.

“Ketua Rapat, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, beberapa subtansi materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, menambah kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD,” papar Supratman di mimbar Sidang Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kedua, tambah Supratman, perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari Presiden dan DPR. Maupun RUU yang diajukan oleh DPD. Ketiga, penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat di DPR. 

Keempat, penambahan rumusan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara. Kelima, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

“Keenam, penambahan rumusan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum. Dan ketujuh, perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD,” papar Supratman.

Kedelapan, penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I. Rumusan kesembilan, penambahan mekanisme pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket.

Kesepuluh, penguatan hal imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas. Rumusan selanjutnya, penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan Perda dan Perda.

Baleg juga membahas penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan. Dalam Poin ke 13 ada penambahan rumusan Badan Keahlian DPR.

Dan terakhir, rumusan terkait jumlah dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan hasil pemilu tahun 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta AKD setelah pemilu tahun 2019. Baleg juga merumuskan penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan. 

“Baleg juga merumuskan penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksana tugas Badan Keahlian Dewan,” tutup Supratman.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan, dalam perubahan kedua Undang-Undang MD3 sangat penting sebagai upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam sitem politik Indonesia. Dia mengatakan, penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam pemilu, sehingga merepresentasikan rakyat.

Diposting 13-02-2018.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Kamu mencari peraturan ?
150 ribu ++ peraturan
Temukan dalam 1 detik!

Dia dalam berita ini...

Supratman

DPR-RI 2014
Sulawesi Tengah