Komisi XI Soroti Penerimaan Pajak Sulsel

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan lebih memperhatikan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai target penerimaan pajak negara. Hal ini ditujukan untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mendistribusikannya merata ke seluruh daerah di Sulsel.

“Prestasi pencapaian target pembangunan Makassar saat ini, walau masih bertumpu pada pertanian, adalah merupakan hasil ketekunan dan kerja keras Pemerintah Daerah, BI, OJK, Perbankan, dan para Kanwil,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI rapat dengan Kanwil Kemenkeu Sulawesi Selatan, Kanwil BPK Sulsel, dan Kanwil BPKP di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Utut Adianto menyoroti tentang penerimaan rasio penerimaan pajak yang defisit dari tahun sebelumnya. DJP mengeluhkan rasio petugas pajak dan wajib pajak tak sebanding, sekitar 1 banding 470.

“Makanya kita perlu perhatikan bentuk insentif apa yang dibutuhkan untuk terus menggenjot penerimaan ini. Apalagi Makassar adalah hub-nya Indonesia Timur, makanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mesti didorong dengan volume perdagangan yang diperbesar. Caranya dengan perizinan dipermudah dan dweeling time dipercepat,” papar Utut.

Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, penerimaan negara yang bersumber dari pajak harus dioptimalkan oleh Kemenkeu dari tahun ke tahun, dengan melihat realita, kemampuan personil sumber daya manusia, objek pajak, dan PNBP.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI menemukan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah teruji membantu penyusunan kualitas laporan keuangan di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai sistem ini memudahkan proses perencanaan pembangunan di daerah, khususnya pada penyaluran dana desa. “Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan SIMDA yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKP ini,” kata Ecky.