Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

PKB Pasang Spanduk Cak Imin Cawapres, PDIP: Cawapres Jokowi Lewat Dialog Bukan Liat Spanduk

Isu: Pilpres 2024,

sumber berita , 22-02-2018

Setelah memasang spanduk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin calon wakil presiden 2019 di berbagai kota besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan lagi lewat retorika penegasan.

PKB secara lugas menyebut Cak Imin layak menjadi cawapresnya Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lukman Edi menilai ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin layak mendampingi Presiden Jokowi sebagai cawapres di Pemilu 2019, tentu disertai alasan.

Menurut dia, dengan banyaknya pemilih Islam di Indonesia, maka capres dan cawapres harus bisa merepresentasikan harapan dari kalangan tersebut.

Karena itu, jika capres berasal dari kalangan nasionalis, idealnya disandingkan dengan cawapres dari kalangan Islam.

Apalagi, kata dia, cawapres yang berasal dari kalangan Islam moderat akan lebih pas dipasangkan dengan Jokowi untuk menghadapi kelompok sektarian yang dikhawatirkan memecah belah persatuan bangsa.

"Cak Imin itu mewakili dua hal. Mewakili kalangan anak muda. Di samping zaman now, dia juga merepresentasikan umat Islam karena parpolnya berbasis islam," kata Lukman saat dihubungi, Rabu (21/2/2018) seperti dilansir Kompas.com

Ia meyakini Cak Imin dapat menjembatani berbagai golongan yang ada dalam Islam sehingga bisa merangkulnya untuk kemudian memilih dan mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

"Bagi golongan umat Islam yang terlalu ke kanan itu Cak Imin dianggap sebagai pelindung. Jadi, bagi yang terlalu ke kiri itu Cak Imin dianggap sebagai jembatan untuk komunikasi menuju umat Islam. Nah gitu lho, Cak Imin itu berada di tengah," lanjut Lukman.
Respon PDIP

Lantas apa kata PDIP dengan sikap PKB yang secara lugas mengincar cawapresnya Jokowi 2019?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya harus melakukan dialog dengan semua partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan untuk menentukan cawapres Presiden Jokowi.

Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan capres diusung oleh partai atau gabungan partai dengan jumlah 20 persen kursi DPR. Karena kursi PDI-P belum mencapai 20 persen di DPR, maka diharuskan berkoalisi dengan partai lain.

Ia mengatakan, melalui dialog maka bisa ditemukan kriteria dan figur yang layak mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 sehingga jalannya pemerintahan bisa efektif.

"Sehingga prosesnya harus dijalankan melalui dialog. Melalui perenungan. Bukan melalui spanduk-spanduk, dilihat siapa yang pasang spanduk. Bukan seperti itu," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (21/8/2018).

Ia menambahkan yang terpenting cawapres Jokowi harus memiliki kecocokan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, kata Hasto, cawapres Jokowi juga harus memiliki kesamaan ideologi dengan partainya.

"Desainnya adalah ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan di antara presiden dan wapres sehingga harus punya chemistry yang sama, harus punya pemahaman ideologi yang sama. Jangan sampai yang satu punya pemahaman ekonomi liberal, yang satu ekonomi kerakyatan," lanjut Hasto.
Cak Imin sendiri sudah mengklaim didorong-dorong jadi cawapresnya Jokowi dalam berbagai kesempatan.

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapresPak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin, usai konsolidasi PKB se-Jatim di Surabaya, Jumat (16/2/2018).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa.

"Tapi merata di seluruh Indonesia. Saya berterima kasih dan saya terharu," ucap Cak Imin.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Pada Pemilu 2014 lalu, PKB masuk dalam jajaran partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu, PKB menjadi partai pengusung bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI.

Diposting 22-02-2018.

Dia dalam berita ini...

Muhamad Lukman Edi

Anggota DPR-RI 2014
Riau II