Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pernyataan Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional.
Sebelumnya usai rapat kordinasi pada Senin kemarin, Wiranto meminta penegak hukum menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi.
"Ini kan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional, dalam menghadapi pesta demokrasi," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta, Selasa, (13/3/2018).
Ia mengatakan sah saja apabila pemerintah meminta seperti itu. Apalagi menurut Bamsoet permintaan menyangkut stabilitas nasional dalam pemilu.
"Demokrasi. Ya sah-sah saja pemerintah berharap agar tindakan hukum terhadap kepala daerah yang sudah disinyalir melakukan tindakan pidana itu ditunda. Itu sisi pemerintah," katanya.
Sementara itu, parlemen menurut Bamsoet tidak akan memberikan penilaian terhadap permintaan menkopolhukan tersebut. Parlemen tidak akan mengomentari pernyataan pemerintah tersebut.
"Sisi DPR, kita tidak dalam posisi melakukan penilaian terhadap statement pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya Menkopolhukam Wiranto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda serangkaian langkah hukum kepada calon maupun pasangan calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus korupsi dalam perhelatan Pilkada serentak 2018.
"Kalau sudah ditetapkan (calon atau paslon) menghadapi pilkada serentak, kami minta ditunda dulu lah penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Wiranto di kantor menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).
Wiranto menjelaskan, hal itu akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu mengingat hal itu telah masuk pada ranah politik.
"Apalagi kalau sudah ditetapkan paslon. Bukan pribadi lagi (dia yang ditetapkan tersangka itu) tapi para pemilih, partai-partai yang mendukungnya. Karena itu risiko, pasti berpengaruh pada pasangan, dia sebagai perwakilan dari paprol atau mewakili para pemilih," ungkap Wiranto.
