Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku terus mendorong agar pembahasan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD segera dilakukan. Selama ini, kata Fadli, DPR dan pemerintah tidak serius membahas hal tersebut.
"Ini seperti bolak-balik soal pilkada. Itu kan sampai 2-3 tahun lalu kita selalu ribut soal itu. Karena tidak pernah berpikir substansi, hanya berpikiran jangka pendek," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2018.
Menurut Fadli Zon, Pilkada tak langsung jauh lebih efisien dan murah. Sedangkan Pilkada langsung setiap calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya kampanye yang besar.
"Jelas lebih efisien, lebih murah. Ada potensi korupsi ? Ada juga lebih kecil," ucap dia.
Fadli Zon pun mengaku akan lebih intensif mendorong pembahasan pelaksaaan Pilkada tak langsung usai Pilpres 2019 mendatang.
"Kalau sekarang itu sudah terlambat. Nanti kalau ada presiden baru kita kaji dengan lebih dalam," ucap politikus Partai Gerindra itu.
DPR dan Kemendagri Sepakat
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Bamsoet mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Dia menyebut, bersama pihak pemerintah yaitu Kemendagri sepakat untuk mengakali ulang sistem Pilkada yang ada.
Sehingga, kata Bamsoet, dapat diketahui seberapa besar manfaat penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.
"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, 6 Maret 2018.
