Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan inflasi pada Bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dalam kunker ini, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur mampu mengontrol faktor-faktor penyebab inflasi di daerah.
“Tampaknya faktor-faktor penyebab inflasi yang sifatnya dari daerah itu bisa dikontrol mereka. Yang mereka takutkan adalah yang administratif itu, seperti kebijakan pusat. Misalkan harga minyak yang subsidinya dicabut. Jadi relatif aman, kecuali ada kebijakan pusat yang memicu inflasi,” jelas Eva saat pertemuan dengan TPID Jatim, Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Badan Pusat Statistik Jatim, di Gedung BI Jatim, Rabu (30/5/2018).
Menurutnya, banyak terobosan yang dilakukan TPID Jatim. Eva mencontohkan, seperti pembangunan klaster agar saling mengkontrol inflasi dari pertukaran komoditas yang dimulai dari Jakarta. Menurutnya ini mungkin sudah bisa direplikasi dengan yang lain. “Itu merupakan upaya pengendalian inflasi yang terlembaga, jadi bisa menghindari siklus inflasi secara permanen,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga memaparkan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Jatim ternyata memiliki share pada perekonomian nasional yang tinggi, plus pada peran potensial untuk mengendalikan inflasi. “Jadi ada banyak temuan yang perlu didalami untuk penyelesaian pengendalian inflasi yang sifatnya lebih fundamental,” paparnya.
Namun berkenaan dengan kebutuhan pangan yang berasal dari produksi pertanian, Eva mengungkapkan akses pada pupuk bersubsidi ataupun yang tidak bersubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar, sehingga menjadi hambatan yang cukup serius bagi petani. Dalam hal ini, dia mengkritisi kekosongan peran mediasi perbankan.
“Itu harus direspon secara struktural, karena yang diperankan selalu mencoba melakukan mediasi, tetapi melalu Bansos, sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Sementara perbankan tidak mau masuk bisnis mediasi untuk petani, tidak seperti di Jepang dan Thailand,” ungkap Eva.
Menurut politisi dapil Jatim itu, persoalan ini menjadi ‘PR’ yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menjaga agar peran petani tidak terus menerus turun. Jika persoalan ini tak bisa diatasi dengan baik, inflasi yang dikendaliakan seberapa pun nanti tetap menjadi penyebab kemiskinan yang makin memburuk di pedesaan.
