Wadah Pegawai (WP) KPK memprotes proses rotasi dan mutasi pejabat KPK karena dinilai tak transparan. Komisi III DPR mengaku telah menerima informasi soal protes WP KPK tersebut.
"Saya pribadi banyak dapat informasi," kata Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik kepada detikcom, Rabu (15/8/2018).
Namun Erma enggan membeberkan soal informasi yang diterimanya terkait protes rotasi dan mutasi pejabat KPK itu. Ia mengatakan akan menunggu keterangan resmi dari KPK lewat rapat dengan Komisi III di masa persidangan DPR mendatang.
DPR saat ini sedang memasuki masa reses. Masa persidangan DPR akan kembali dibuka pada Kamis (16/8) besok.
"Tidak akan saya buka ke publik sampai rapat pengawasan dengan KPK terkait soal rotasi dan mutasi ini," ujarnya.
Erma memastikan Komisi III, yang membawahkan bidang hukum, terus memantau kinerja KPK. Namun dia mengatakan Komisi III tak mau terlalu ikut campur dengan apa yang terjadi di lingkup internal KPK saat ini.
"Kami sedang mengamati dengan serius ini apa yang terjadi di KPK. Tapi dalam konteks ini kami tidak ingin mencampuri urusan internal mereka, nanti kalau dicampuri dibilang melemahkan atau semacamnya. Kan orang sensitif sekali," sebut Erma.
"Jadi tunggu kami panggil mereka untuk dapat penjelasan lengkap kenapa ada rotasi dan protes," imbuhnya.
Wadah Pegawai (WP) KPK meminta proses rotasi pejabat internal KPK dihentikan sementara. Menurut WP KPK, proses rotasi harus dihentikan sebelum adanya proses yang akuntabel dan tahapan yang jelas.
"Kami sampaikan sikap agar pimpinan menghentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria, dan tahapan yang jelas," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, hari ini.
