SEIRING dengan membaiknya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi III dipandang sebagai komisi yang memiliki kinerja terbaik.
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni memandang penilaian publik yang diperoleh dari phone survei oleh Charta Politika membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara dan persoalan HAM.
“Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM,”
“Beberapa jenis kejahatan menjadi perhatian serius seperti korupsi dan narkoba. DPR kata Sahroni memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi, bahkan juga mencoba memperkuat peran Polri dan Kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani kasus ini selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK,” jelas Sahroni.
Sementara untuk kasus narkoba, Komisi III secara lantang ditegaskan politisi NasDem ini juga berkali-kali menyerukan sinergitas intansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, TNI untuk pemberantasan zat terlarang tersebut.
“Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi. Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat,” papar Sahroni.
“Demikian pula dengan pengawasan kimia yang menjadi bahan baku pembuatan narkoba dan peran lingkungan untuk mengawasi adanya lokasi-lokasi home industry narkoba harus terus digencarkan,” lanjutnya.
Hal lain yang menjadi concern Komisi III ucap Sahroni adalah keamanan negara. Tahun ini selain memasuki tahun politik, perhelatan event akbar juga dilakukan di Indonesia seperti Asian Games di bukan Agustus-September dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.
“Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme,” tukasnya.
Survei Charta Politika, Selasa (28/8) merilis hasil survei yang diberi tajuk “DPR Terima Rapor”. Manajer riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR kali ini berhasil meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3%. Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5%), KPK (73,4%), Presiden (68,6%) dan Polri (50,4%). Dari phone survei yang dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih tinggi dibanding partai politik yang berada di angka 45,8%.
Survei ini juga memperlihatkan fungsi DPR yang paling diingat adalah legislasi dengan angka 53,5,%, disusul anggaran 20,8% dan pengawasan 17,5 %. Namun masyarakat justru melihat fungsi pengawasan yang paling maksimal dilakikan omeh DPR dengan angka 44,8%, disusul legislasi 20,3%, dan anggaran 17,4%. Sementara sisanya dengan angka 17,5% menjawab tidak tahu.
Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37%, disusul Komisi VIII (35,8%), dan Komisi I (27,3%). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14%.
