Komisi VII DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPMK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9/2018).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyampaikan, berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti pada 6 Juni 2018 lalu disepakati anggaran indikatif tahun 2019 untuk Kemenristekdikti sebesar Rp1,053 triliun, sedangkan total anggaran indikatif tahun 2019 untuk LPMK sebesar Rp5,228 triliun.
“Pembahasan program di Kemenristekdikti dan LPMK tahun 2019 sudah kita jadwalkan, dan akan dilakukan dalam konsinyering RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kemenristekdikti dan LPMK pada tanggal 12 dan 13 September 2019 mendatang,” ucap Ridwan.
Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan keterangan terkait RKA 2019/Foto:Arief/Iw
Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan bahwa di dalam RKA itu, Kemenristekdikti mempunyai tema rencana kerja pemerintah untuk tahun 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
“Dalam rencana kerja pemerintah ada beberapa prioritas nasional yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman; peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu,” papar Nasir.
Dikatakannya, target capaian kinerja atau sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2019 yaitu meningkatnya kemampuan Iptek dan inovasi di 32,41 persen, meningkatnya relevansi kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi 42,25 persen, dan indeks pendidikan tinggi serta indeks reformasi birokrasi.
