Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi menegaskan, DPR RI dan pemerintah serius untuk membantu menangani permasalahan petani warga Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang lahannya terkena dampak proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban. Hal ini ditandai dengan kehadiran Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo dalam audiensi warga Desa Kalentambo dan Desa Patimban dengan Komisi V DPR RI.
“Apresiasi patut kita berikan kepada kehadiran Dirjen Hubla dan seluruh audiensi di sini yang sama-sama mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional ini. Hal-hal yang menjadi masalah tentunya akan kita selesaikan segera. Maka dari itu saya mengusulkan untuk kita melakukan kunjungan ke sana agar lebih akurat,” tutur Nurhasan dalam rapat dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai bahwa sebenarnya prosedur yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik, namun eksekutor di lapangan dikatakannya terlalu overacting. Maka dari itu, ia meminta agar eksekutif melakukan pengawasan lebih terperinci di lapangan. “Pak Dirjen, kita minta agar pengawasan di bawah ini harus dilakukan secara ketat dan jelas. Supaya rakyat tidak terzalimi. Jadi kadang-kadang aparat di bawah ini suka overacting,” tuturnya dalam rapat.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan internasional tersebut, pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional. Dengan jelas ia menyampaikan akan memberikan keberpihakan dan prioritas kepada rakyat agar tidak ada yang tersakiti.
“Saya sebagai Anggota Dewan tentu utamanya kepada rakyat. Pembangunan boleh, pembangunan itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat secara nasional tetapi tanpa mengabaikan kesejahteraan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut, tegas politisi PDI-Perjuagan itu.
Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI untuk melaporkan kronologis dan membuat tuntutan kepada Pemerintah Daerah(Pemda), atas tidak jelasnya biaya kompensasi pembebasan lahan mereka yang digunakan untuk membangun Pelabuhan Internasional Patimban.
