Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pondok pesantren (ponpes) seharusnya tidak terlibat politik praktis. Sebagai lembaga pendidikan, idealnya ponpes hanya berbicara tentang politik kebangsaan.
"Lembaga-lembaga pendidikan tidak terhindarkan bicara politik. Tapi politik dalam pengertian yang luas, politik kenegaraan, politik kebangsaan," ucap Lukman usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Bagaimana, kata dia, siswa-siswi harus memiliki wawasan yang cukup mengenai politik kebangsaan. "Tapi kalau politik praktis, semestinya dihindari," imbuhnya.
Contoh politik kebangsaan yang dimaksud Lukman adalah pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi. Menyalurkan hak pilih merupakan salah satu kontribusi besar membangun bangsa.
"Itu bicara politik sebenarnya, politik dalam pengertian yang luas. Tapi kalau sudah bicara pilih partai ini, jangan pilih partai yang itu, pilih calon ini, jangan itu. Itu sudah masuk wilayah politik praktis yang mestinya dihindari oleh setiap pendidik di lembaga pendidikan," jelas Lukman.
Rawat Independensi
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penyelenggara pendidikan harus bisa merawat independensinya, dengan cara tidak terlibat politik praktis.
"Mereka harus didewasakan untuk tetap terjaga independensinya," kata Lukman.
Memasuki masa kampanye Pilpres 2019, kandidat capres-cawapres baik kubu Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mulai bersafari ke ponpes. Mendatangi ponpes dianggap bisa menarik suara santri untuk merebut kursi Istana periode 2019-2024.
