Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Fadli Zon Terima Majelis Taklim Binaun Mukminat Bogor

sumber berita , 22-10-2018

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Majelis Taklim Binaun Mukminat, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018). Kedatangan rombongan yang sebagian besar ibu-ibu ini dalam rangka silaturahmi sekaligus bertatap muka dan tanya jawab atas masalah-masalah yang dihadapi ibu-ibu dari daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam itu.

Sebelumnya, secara singkat Fadli Zon menjelaskan mengenai sistem dan mekanisme kerja DPR RI sebagai lembaga legislatif. Selain memilki tugas pokok yakni penyusunan undang-undang, mengawasi pemerintah dan menetapkan APBN, DPR RI juga mempunyai tugas untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPR RI juga mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap kenaikan tarif listrik dan BBM.

Pertemuan berjalan cukup menarik, sebab ibu-ibu tersebut dengan antusias mengajukan pertanyaan tentang masalah-masalah aktual yang terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya bagaimana menyikapi soal Islam Nusantara, penyelesaian guru-guru honorer, minimnya penyuluh agama yang diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga permasalahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menanggapi hal itu, Fadli menjelaskan, terkait Islam Nusantara banyak interpretasi yang menjadi polemik. Baginya, Islam ya Islam saja, mungkin istilah Nusantara bisa membingungkan seolah-olah ada varian baru, nanti ada Islam Thailand, Islam Philipina dan lainnya. Menurutnya, hanya ada satu Islam, sebuah agama yang tujuannya untuk rahmatal-lil-alamiin. Ia yakin Islam Nusantara hanya segelintir orang yang menggagas. Hal itu tidak perlu disikapi.

“Islam itu universal, bisa diterima dimana-mana., sudah jalankan saja apa yang menurut kita benar dan tidak perlu lagi satu ajaran baru yang bisa menimbulkan polemik. Kecuali memang aliran sesat yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI itu harus kita tentang, karena bisa menimbulkan kerawanan sosial,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Sedangkan menanggapi lapangan kerja yang sulit dan pabrik yang merekayasa kontrak kerja sehingga merugikan pekerja, Fadli menegaskan hal itu tidak boleh dilakukan. Ia mengakui banyak berhubungan dengan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), selalu konsisten memperjuangkan upah layak. “Kalau ada hal-hal seperti ini bisa dilaporkan ke serikat pekerja dan instansi terkait, sehingga pabrik tidak bisa berlaku seenaknya kepada pekerja. Bisa dikenakan sanksi, bila melanggar hukum,” tegasnya.

Terkait soal LGBT, menurut Fadli pada umumnya masyarakat menolak LGBT, tidak mentolelir meski itu ada sebagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Tetapi hal itu tidak boleh dilegitimitasi, kemudian diberi ruang untuk justifikasi dan meresmikan keberadaannya, semuanya menolak itu. Penyimpangan seperti itu sangat meresahkan. Di negara-negara barat memang kampanyenya luar biasa.

“Pengalaman terbaru, pada sidang Parlemen Dunia di Jenewa yang diperjuangkan parlemen negara barat adalah soal LGBT. Namun Delegasi DPR menolak, kemudian disusul parlemen negara-negara Timur Tengah juga menolak. Tuntutan mereka agar LGBT dihormati, lalu keputusannya diambil melalui voting. Kita konsisten. kita juga harus tegas menolak kampanye LGBT baik secara kuratif maupun preventif, karena bisa menjalar,” ia menambahkan. 

Diposting 23-10-2018.

Dia dalam berita ini...

Fadli Zon

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat V