Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melihat bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan banyak kajian dan diskusi ilmiah.
Dengan satu tujuan menuju kesempurnaan sistem agar ketatanegaraan Indonesia lebih baik di masa depan.
"Ada beberapa hal yang perlu banyak kajian seperti sistem lembaga serta hubungan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD dan lainnya ke depannya bagaimana agar menjadi lebih baik. Undang-undang juga harus dikaji bagaimana agar tidak malah merugikan rakyat. MPR sendiri sangat mendukung jika bekerja sama untuk mengkaji dengan berbagai elemen masyarakat seperti Masyarakat Hukum Tata Negara ini," jelasnya dalam perbincangan dengan delegasi MHTN yang dipimpin Ketua MHTN Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari di ruang kerja ketua MPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/12).
Kepada Zulkifli, Aidul Fitriciada mengungkapkan bahwa MHTN dibentuk sebagai wadah para kader Muhammadiyah untuk mengkaji serta melakukan diskusi tentang ketatanegaraan Indonesia. Dan lebih luas lagi tentang negara Indonesia.
"Lembaga ini dibentuk karena kader Muhammadiyah memiliki beban historis dari peran besar Muhammadiyah dalam perjuangan pergerakan negara Indonesia. Nah, kami melalui lembaga ini ingin menjaga kontinuitas peran Muhammadiyah dalam ketatanegaraan Indonesia. Lagipula ini adalah bentuk realisasi jihad konstitusi pasca Muktamar Muhammadiyah yang lalu," paparnya.
Untuk itu, Aidul mengajak MPR sebagai lembaga negara bekerja sama dengan MHTN dalam melakukan berbagai kajian atau diskusi tentang sistem ketatanegaraan Indonesia.
