LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2015

Auditttee:
Kab. Kediri
Tahun Diperiksa: 2015.
Hasil Pemeriksaan: Tahun 2016 Semester 1
Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Laporan Keuangan (Opini: Wajar Dengan Pengecualian)
 
Laporan BPK

Alasan opini menurut BPK RI :

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 7.5.1.a.3).d) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.633,23 miliar. Dari saldo tersebut, tidak termasuk Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum diketahui nilainya. Kondisi tersebut telah diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK sebelumnya dimana sampai dengan saat ini dari 44.537unit (tiang dan lampu), Pemerintah Kabupaten Kediri hanya melakukan inventarisasi dan penilaian sebanyak 4.511 unit sebesar Rp21,88 miliar, sehingga masih tersisa 40.026 unit (89,87%) yang belum diketahui nilainya. Pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena data dan informasi yang tersedia pada satuan kerja terkait tidak cukup memadai. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 7.5.1.a.1).a).(6) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan Saldo Kas Di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2015 sebesar Rp327.077.339,00. Saldo tersebut bukan merupakan sisa kas riil tunai dan bank melainkan berasal dari selisih penerimaan sebesar Rp143,48 miliar dan penggunaan dana BOS sebesar Rp143,15 miliar. Saldo kas tersebut belum memperhitungkan saldo awal tahun 2015. Selain itu, pada sisi penerimaan belum memperhitungkan bunga rekening tabungan, transfer riil dari pemerintah provinsi, pengembalian kelebihan salur, dan pada sisi penggunaan belum menyajikan perolehan aset tetap secara tepat dan mengklasifikasikan jenis beban yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kediri belum memiliki kebijakan pencatatan, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan hibah uang/barang yang diterima langsung oleh satker/SKPD. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena data dan informasi yang tersedia pada satuan kerja terkait tidak cukup memadai. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

"Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan."

Peraturan Daerah


Jenis: Semua , Tahun: Semua (∑: 23)


Untuk anggota parlemen (DPR/DPD/DPRD) member JariUngu.com:

  1. File TXT
  2. File PDF