LK Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2016
| Instansi: |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
| Tahun: | 2016. |
| Opini atas LK: |
Wajar Dengan Pengecualian
Alasan opini menurut BPK RI: Sebagaimana diungkap dalam Caratan C.2.:! atas Laporan Keuangan. Lernbaga Kcbijakan Pengadaan OaranglJasa Pemerintah menyajikan nilai ASCI Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing scbcsar Rp 186,82 milyar dan Rp68,28 milyar. Selain itu, dalarn catatan C.2.3 atas Laporan Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa juga menyaj ikan Aset Tctap - Gcdung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp155, 13 milyar dan Rp150,62 milyar. Ni lai tersebut rnerupakan akumulasi saldo peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015. Pada tahun 2016, Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan inventarisasi atas saJdo peralatan dan mesin. Hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa peralatan dan mesin sebaoyak 2.060 item senilai Rp 135,71 rniliar telah dilakukan invcntarisasi, sehingga terdapat peralatan dan mesin sebanyak 6.158 item senilai Rp51, 11 miliar yang belum dilakukan inventarisasi. Hasil cek fisik sccara uji petik atas peralatan dan mesin sebanyak. 388 item senilai Rp 18.31 miliar diketahui bahwa sebanyak 131 item senilai Rp9,06 rniliar dapat ditunjukkan kcberadaannya, Adapun peralatan dan mesin sebanyak 257 item senilai Rp9,25 miliar tidak dapat dirunjukkan keberadaannya. BPK tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan andal alas kebcradaan aset tetap peralatan dan rnesin tersebut yang disajikan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2016. Pada tahun 2016, Lembaga Kebijakan Pcngadaan Barang dan Jasa Pemerintah melakukan pengadaan pckcrjaan Pengembangan DOlO Center lanjutan senilai Rp2,68 miliar. Pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai aset tctap peralatan dan mesin serta aset tetap gedung dan bangunan. Hasil pemeriksaan rncnunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan karena nilai HPS tidak handal dan disusun dari data yang terindikasi tidak bcnar, adanya indikasi persekongkolan antar peserta lelang, penggunaan dokurnen yang tidak benar pada pelaksanaan addendum kontrak serta adanya indikasi kerugian negara. Hal tersebut berdarnpak pada tidak dapat diyakininya kewajaran nilai pengadaan data center tcrscbut pada saldo aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang disajikan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2016. “Menurut opini BPK. kecuali untuk darnpak hal yang dijclaskan dalarn paragraf dasar opini wajar dengan pengccualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan sccara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, operasional serta perubahao ekuitas untuk tahun yang bcrakhir pada tanggaJ tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.” |
