RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

RUU ini ditangani oleh Komisi II

Prolegnas 2009-2014

Untuk tahun 2009-2014, DPR-RI bertugas membahas dan menyelesaikan 213 RUU menjadi Undang-Undang, yaitu:
1. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
2. RUU tentang Akuntan Publik
3. RUU tentang Aparatur Sipil Negara
4. RUU tentang Arsitek
5. RUU tentang Asuransi Syari'ah
6. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
7. RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
8. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
9. RUU tentang Bantuan Hukum
10. RUU tentang Bela Negara
11. RUU tentang Daerah Perbatasan
12. RUU tentang Desa
13. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
14. RUU tentang Geologi
15. RUU tentang Gerakan Pramuka
16. RUU tentang Hak-Hak atas Tanah
17. RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bek
18. RUU tentang Hortikultura
19. RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara
20. RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
21. RUU tentang Hukum Disiplin Militer
22. RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
23. RUU tentang Informasi Geospasial
24. RUU tentang Intelijen Negara
25. RUU tentang Jaminan Pemegang Polis