RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer

RUU ini ditangani oleh Komisi III

Prolegnas 2009-2014

Untuk tahun 2009-2014, DPR-RI bertugas membahas dan menyelesaikan 213 RUU menjadi Undang-Undang, yaitu:
26. RUU tentang Jaminan Produk Halal
27. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
28. RUU tentang Jasa Konsultansi
29. RUU tentang Karantina Kesehatan
30. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus
31. RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional
32. RUU tentang Keanekaragaman Hayati
33. RUU tentang Keantariksaan
34. RUU tentang Kebudayaan
35. RUU tentang Kedudukan Protokoler
36. RUU tentang Keinsinyuran
37. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
38. RUU tentang Kelautan
39. RUU tentang Kepemilikan Properti
40. RUU tentang Keperawatan
41. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
42. RUU tentang Kesehatan Jiwa
43. RUU tentang Kesetaraan Jender
44. RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan
45. RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro
46. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
47. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
48. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer
49. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
50. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air