RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

RUU ini ditangani oleh Komisi V

Prolegnas 2009-2014

Untuk tahun 2009-2014, DPR-RI bertugas membahas dan menyelesaikan 213 RUU menjadi Undang-Undang, yaitu:
201. RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional
202. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
203. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
204. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
205. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
206. RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
207. RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi
208. RUU tentang Tenaga Kesehatan
209. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
210. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
211. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
212. RUU tentang Transfer Dana
213. RUU tentang Veteran