RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

RUU ini ditangani oleh Komisi III

Prolegnas 2009-2014

Untuk tahun 2009-2014, DPR-RI bertugas membahas dan menyelesaikan 213 RUU menjadi Undang-Undang, yaitu:
51. RUU tentang Konvergensi Telematika
52. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
53. RUU tentang Lambang Palang Merah
54. RUU tentang Lelang
55. RUU tentang Lembaga Pembiayaan
56. RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
57. RUU tentang Mata Uang
58. RUU tentang Modal Ventura
59. RUU tentang Otonomi Khusus Bali
60. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
61. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
62. RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak
63. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
64. RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat
65. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
66. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
67. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
68. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
69. RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
70. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
71. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
72. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
73. RUU tentang Pengadaan Barang
74. RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
75. RUU tentang Pengadilan Keagrariaan