RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

RUU ini ditangani oleh Komisi II

Prolegnas 2009-2014

Untuk tahun 2009-2014, DPR-RI bertugas membahas dan menyelesaikan 213 RUU menjadi Undang-Undang, yaitu:
76. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
77. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
78. RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan
79. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara
80. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
81. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
82. RUU tentang Pengelolaan Sanitasi
83. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
84. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)
85. RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan dan Keamanan
86. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
87. RUU tentang Penggunaan Frekwensi
88. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
89. RUU tentang Penilaian
90. RUU tentang Perampasan Aset
91. RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia
92. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
93. RUU tentang Perekonomian Nasional
94. RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara
95. RUU tentang Pergadaian
96. RUU tentang Perjanjian Kredit
97. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
98. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
99. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
100. RUU tentang Perlindungan Pasien