Presiden Jokowi bertemu dengan Ketum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan. Pertemuan singkat itu terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Tak hanya berdua, dalam perbincangan itu ada pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Perbincangan diawali dari Jokowi yang berjalan menuju meja bundar di tengah Istana Negara usai mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno. Selang beberapa menit, Zulkifli menyusul bersama Surya Paloh. Zulhas duduk di sisi kanan, sementara Paloh di sisi kiri Jokowi.
Jokowi tampak menyampaikan sesuatu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sesekali wajah calon presiden petahana itu tersenyum.
Usai berbincang dengan Jokowi dan sejumlah elite politik, Zulkifli mengaku membahas beberapa hal, salah satunya persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Zulhas mengeluhkan durasi Pemilu yang begitu lama hingga delapam bulan.
"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 tentang Pemilu.
Usul 1,5 Bulan
Menurutnya, alangkah lebih baik jika pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.
"Nanti harus mengubah undang-undangnya agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," tutur dia.
Sebelum berbincang dengan Jokowi, pria yang biasa disapa Zulhas itu juga terlihat berbicara bersama Surya Paloh dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka bertiga berbincang sebelum pelantikan Murad dan Barnabas dilakukan.
Dalam Pilpres 2019, Zulhas sendiri mengusung pasangan capres cawapres nomir urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Zulhas enggan menjawab saat ditanya apakah perbincangan itu juga membahas masalah Pilpres.