Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak sepakat dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk Pansus Pemilu 2019. Pasalnya jika pansus itu digelar makan akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan penyelesaian sengketa pemilu.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sudah menjadi kewajiban lembaganya untuk menangani kecurangan di Pemilu 2019. Sehingga ia khawatir nantinya bakal tumpang tindih antara Bawaslu dengan DPR.
“Agak sulit posisinya, masa nanti berkompetisi untuk mengadili,” ujar Bagja saat dihubungi, Jumat (26/7).
Bagja juga menuturkan, Bawaslu dibentuk untuk menangani berbagai macam kecurangan penyelenggaran Pemilu. Bahkan, lahirnya juga dibidani oleh DPR. Sehingga apabila adanya kecurangan tinggal melaporkan saja ke Bawaslu.
“Kecurangan pemilu soal pelanggaran administrasi, hukum sudah ada Bawaslu. Apalagi yang membuat Bawaslu juga DPR,” katanya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi juga tidak setuju adanya Pansus Pemilu 2019. Ini karena hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU sampai saat ini belum selesai.
“Hasil pemilu saja belum diketahui kok sudah mau membentuk pansus,” ujar Baidowi.
Pria yang akrab disapa Awiek ini juga mengaku aneh dengan rencana pembentukan Pansus Pemilu 2019. Pasalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mengklaim kemenangan. Sehingga untuk apa adanya Pansus Pemilu yang diwacanakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
“Katanya sudah menang, kok masih mau bikin pansus kecurangan?” tanyanya.
Namun demikian Komisi II DPR dalam waktu dekat akan menggundang KPU dan Bawaslu untuk membahas mengenai sejumlah evaluasi dalam Pemilu 2019 ini.
“Secara normal komisi II DPR akan mengundang KPU, Bawaslu, pemerintah dalam forum RDP untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Nah, di Komisi II DPR ini akan kita lakukan pendalaman terhaap masalah pemilu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Pansus pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi masalah kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.
