Komentari
Berita Anggota Parlemen

PPP Akan Beri Bantuan Hukum jika Diminta Habil Marati yang Terjerat Kasus Kivlan Zen

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan, PPP akan memberikan bantuan hukum untuk kader partai yang terjerat kasus rencana pembunuhan empat tokoh nasional, yaitu Habil Marati (HM). 

Bantuan hukum akan diberikan PPP meskipun Habil terakhir kali tercatat sebagai Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz yang berbeda kubu dengan Arsul Sani. 

"Kalau misalnya yang bersangkutan itu (HM) atau keluarganya meminta bantuan kepada DPP PPP tentu kami punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum. Tentu tanpa menghalangi proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penegak hukum," kata Arsul saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). 

Arsul memberikan contoh, pada saat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy terjerat kasus korupsi. PPP secara kelembagaan tidak memberikan bantuan hukum tetapi ikut mencarikan tim hukum yang kredibel. 

"Ini bukan bantuan hukum dari DPP, tapi untuk katakanlah mencarikan tim pengacara yang baik untuk bisa mendampingi pak Rommy," ujarnya. 

Arsul menilai, kasus yang menimpa Habil Marati telah mencoreng nama baik PPP. 

Ia berharap proses peradilan dapat menjawab pertanyaan publik dan Habil Marati dapat membuka semua peranannya dalam kasus tersebut dalam persidangan nanti. 

"Ya, nantikan kita liat dulu juga dakwaannya apa, ada terorisme apa tidak? Atau pidana umum biasa meskipun itu makar. Kan nanti kita liat juga apa yang disampaikan secara resmi oleh polisi pasal-pasal yang disangkakan kepada pak Habil ini apa," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepolisian menangkap Habil Matari pada 29 Mei 2019 di rumahnya pada kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Menurut Polri, HM berperan memberikan sejumlah uang untuk membeli senjata kepada tersangka lain, yaitu Mayjen (Purn) Kivlan Zen. 

Senjata tersebut diduga akan digunakan dalam melancarkan aksi rencana pembunuhan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere, dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Diposting 12-06-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Arsul Sani

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah X

M. Romahurmuziy

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah VII