Komentari
Berita Anggota Parlemen

Selesaikan Permasalahan Aceh, Pemerintah Pusat Diminta Mengacu pada UUPA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Aceh Fadlullah meminta semua pihak khususnya Pemerintah Pusat agar dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh mengacu pada MoU Helsinki dan UUPA sebagai turunannya.

Menurutnya, saat ini pengkebirian pasal-pasal dalam UUPA sudah sangat massif dan terstruktur dilakukan Pemerintah Pusat dalam berbagai hal. "Kewenangan Aceh yang telah diberikan dalam UU bisa dieliminir hanya dengan sebuah surat edaran menteri, ini merupakan penghinaan bagi ke khususan Aceh," kata Fadlullah kepada AJNN.

Kata dia, di Indonesia tidak semua UU dapat diberlakukan untuk daerah khusus dan istimewa, konstitusi pasal 18B telah mengatur itu. "Kalau pemerintah menunjukkan sikap yang tidak menghargai konstitusi maka tidak akan ada jaminan stabilitas politik dan hukum di Indonesia," sebutnya.

Untuk itu, dia minta kepada Presiden agar memberikan arahan kepada kabinetnya agar daerah khusus dan istimewa diperhatikan dengan baik kewenangannya sehingga tidak terjadi konflik seperti yang dilakukan Dirjen Kemendagri di Aceh saat ini dan dalam kemelut penyelesaian Pilkada. "Sejauh pasal dalam UU Khusus dan istimewa di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi maka wajib dilaksanakan dengan penuh kesungguhan," tegasnya.

 

 

 

 

Diposting 17-06-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Muhammad Husein Fadlulloh

Caleg DPR-RI 2019
Jawa Barat 11