Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi adanya calon pimpinan KPK yang terpapar paham radikal.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung langkah pansel tersebut. Ia mengatakan, sudah selayaknya pimpinan KPK tidak terpapar ideologi diluar Pancasila.
"Itu memang selayaknya dilakukan supaya pimpinan lembaga negara itu (KPK), apalagi yang dilakukan seleksi secara terbuka, dia harus clear and clean dari paham ideologi lain di luar Pancasila," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Masinton juga mendukung, lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK seperti, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Menurut saya, itu yang harus dilakukan supaya institusi negara itu tidak boleh tepapar ideologi di luar ideologi negara. Pansel juga memudahkan tugas presiden dan DPR dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK," ujarnya.
Masinton mengatakan, pansel harus mencari calon-calon pimpinan yang mampu membawa perubahan pada kinerja KPK. Ia menilai, kinerja KPK selama 17 tahun terakhir cenderung monoton.
"Terus polanya, menindak menindak dan itu bahkan secara jumlah kasus korupsi yang ditangani, perkaranya yang seharusnya di atas 1 miliar, malah jauh di bawah 1 miliar," ujarnya.
Masinton mengatakan, pola kerja KPK mudah dibaca sehingga tidak memberikan dampak signifikan untuk sistem antikorupsi.
Ia mengatakan, KPK memiliki wewenang lebih untuk memonitoring dugaan tindakan korupsi dari pada lembaga lain. Oleh karena itu, seharusnya kinerja KPK bisa maksimal.
"Cuma itu tidak dimaksimalkan KPK, dia cuma menindak jadinya, kerja KPK jadi kebablasan, menindak, sampai menindak perkara recehan, sampai ada istilah OTT recehan," tutur dia.
Selanjutnya, Masinton mengatakan, saat ini masyarakat butuhkan pimpinan KPK memiliki keberanian dan dapat menata internal KPK serta merevitalisasi kembali Pemberantasan korupsi sesuai undang-undang.
"Menindak perkara-perkara besar di atas 1 miliar, menerobos kebiasaan KPK selama ini, perkara-perkara kecil dilimpahkan secara ke kejaksaan dan polri kemudian disupervisi, dimonitoring," kata Masinton.
Sebelumnya, Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 berencana bertemu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Tim Pansel akan meminta bantuan BIN dan BNPT sebagai langkah deteksi dini agar pansel tak kecolongan adanya calon pimpinan KPK terpapar radikalisme.
"Kita akan ke BIN, dan juga ke BNPT karena BNPT ini adalah sesuatu yang baru memang karena eranya seperti ini, sehingga kita juga tidak mau kecolongan, jangan sampai ada terpapar radikalisme," ungkap Ketua Tim Pansel, Yenti Garnarsih, usai bertemu pihak Kepolisian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).
